Tidak ada yang pasti di dunia selain kematian dan pajak. Berurusan dengan Pajak Hotel Indonesia, jika Anda ingin berinvestasi atau mengoperasikan hotel, Anda harus ingat untuk membayar pajak ini kepada pemerintah dan kota-kota di mana hotel Anda berada. Inilah 4 pajak yang harus dibayar hotel di Indonesia:

  1. Pajak Properti
  2. Pajak Nilai Tambah (PPN)
  3. Pajak Penghasilan
  4. Pajak Daerah

Pajak Properti Dikeluarkan untuk Pemilik Hotel Indonesia

Pajak properti adalah pajak yang dipungut jika Anda memiliki atau membeli atau menjual segala jenis properti. Pajak dipungut oleh otoritas yang mengatur yurisdiksi tempat properti berada. Ini dapat dikenakan setiap tahun atau pada saat transaksi properti.

Pajak properti Indonesia yang dipungut pada saat transaksi properti meliputi Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB). Tarif BPHTB adalah 5% dari nilai transaksi bersih dari nilai akuisisi objek pajak tidak kena pajak (Nilai Perolehan Objek Pajak Tak Kena Pajak atau NPOPTKP). NPOPTKP terendah adalah Rp60 juta ditetapkan oleh kotamadya di mana properti berada.

Jika Anda memiliki sebidang tanah dan bangunan di mana hotel Anda berada, maka Anda harus membayar pajak properti lain setiap tahun. Itu adalah pajak tanah dan bangunan (Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB). Pajak tersebut berdasarkan UU no 28 tahun 2007 tentang pajak daerah dan pungutan. Oleh karena itu, PBB dipungut oleh pemerintah kota di mana tanah dan bangunan Anda berada.

Tarif pajak PBB adalah 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (Nilai Jual Kena Pajak atau NJKP). NJKP ditetapkan sebesar 20% dari Nilai Jual Objek Pajak (Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP) jika NJOP properti senilai kurang dari Rp 1 miliar.

Sekarang siapa pun dapat MEMBELI PROPERTI, BERINVESTASI DALAM PROPERTI dan MEMBUAT BISNIS BARU. Dengan EQUITY CROWDFUNDING beban berat menjadi lebih ringan. Ingin mendiversifikasi portofolio Anda? coba urun dana atau equity crowdfunding properti di Julizar

Pajak Pert tambah nilai yang Harus Dikenakan Hotel di Indonesia kepada Tamunya

Pajak Pertampingan Nilai adalah pajak konsumsi yang ditempatkan pada produk atau layanan setiap kali nilai ditambahkan pada setiap tahap rantai pasokan, dari produksi hingga pengguna akhir. PPN bukan hanya di Indonesia. Hal ini di seluruh dunia.

Perpajakan pert tambah berdasarkan konsumsi wajib pajak daripada pendapatan mereka. Membayar PPN bukanlah beban besar bagi hotel karena pada akhirnya, mereka akan membebankan biaya kepada para tamu untuk itu.

PPN Indonesia ditetapkan sebesar 10% berdasarkan UU no 42 tahun 2009 kecuali untuk produk dan layanan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dan turunannya. Pengusaha Kena Pajak (Pengusaha Kena Pajak atau PKP) adalah pihak-pihak yang diwajibkan untuk menyetor dan melaporkan PPN, dalam hal ini adalah hotel.

PPN dikenakan untuk semua jenis layanan yang ditawarkan oleh hotel. Mulai dari penyewaan kamar, layanan binatu, makanan dan minuman yang dijual, dan bahkan layanan tambahan seperti spa dan pijat. PPN juga dikenakan untuk tamu yang tidak menginap di hotel tetapi menikmati layanan hotel, seperti tamu yang hanya bersantap di restoran hotel.

Pajak Penghasilan jika Hotel Anda Menguntungkan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada individu atau entitas yang bervariasi dengan penghasilan atau laba masing-masing (penghasilan kena pajak). Pajak penghasilan di hotel dikenakan baik pada perusahaan yang memiliki hotel, mengoperasikan hotel, pemilik perusahaan, dan karyawan yang bekerja di hotel.

Pajak Hotel indonesia

Pajak penghasilan pasal 21 (PPh pasal 21) dikenakan kepada pegawai. Setiap kali hotel membayar karyawannya, ia harus memotong sebagian dari gaji yang dibayarkan dan menyetorkannya untuk pajak. Pada prinsipnya, karyawan harus membayar pajak itu sendiri, tetapi undang-undang pajak Indonesia mengatur bahwa sebuah perusahaan harus menjadi pemungut pajak dan pembayar pajak (pemungut pajak).

Jika hotel menguntungkan dan pada titik tertentu, ingin membayar dividen kepada pemiliknya masing-masing, maka harus membayar pajak dividen final sebesar 15% berdasarkan pasal 23 pajak penghasilan. Pajak tidak dipungut jika dividen dibayarkan kepada perusahaan yang memiliki hotel karena perusahaan dapat memperhitungkan kerugian dari bisnis lain.

Jadi kami tiba di Pajak Penghasilan Perusahaan (PPh Badan), yaitu pajak yang dikenakan pada laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Hingga 2019, tarif pajak penghasilan badan Indonesia sebesar 25%. Namun karena situasi pandemi dan efektivitas penagihan pajak oleh pemerintah, kementerian keuangan memangkas tarif menjadi 22% untuk 2020 dan 2021 dan 20% untuk 2022 ke depan.

Pajak penghasilan perusahaan dihitung dengan memperhitungkan semua pendapatan dan pengeluaran yang dilaporkan pada tahun tersebut, termasuk biaya depresiasi. Kemudian Anda akan tiba di nomor yang kami sebut Earning Before Taxes (EBT). EBT ini kemudian akan dikalikan dengan tarif pajak terapan sebesar 22%, sehingga menghasilkan jumlah pajak yang harus kita bayarkan.

Pajak Daerah yang Terkadang Terlupakan

Beberapa pemerintah kota juga mengenakan pajak lokal ke hotel dan bisnis lain yang terletak di wilayah mereka. Pajak ini dapat berbeda dari satu daerah ke daerah lain tergantung pada peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah kota. Anda sebagai pemilik atau operator hotel harus mewaspadai pajak lokal ini untuk menghindari masalah di masa depan.

ARTIKEL TERKAIT

Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang Pajak Hotel Indonesia, silakan hubungi kami di sini